SULAWESI UTARA ][ pemburukriminal.com— Fakta di lapangan menampar wajah penegakan hukum. Di tengah kawasan konservasi Kebun Raya Megawati Soekarnoputri, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) berlangsung terang-terangan, seolah hukum hanyalah simbol.
Pantauan wartawan menunjukkan ironi yang mencolok: papan larangan resmi pemerintah berdiri jelas, menegaskan bahwa seluruh bentuk aktivitas pertambangan dilarang. Namun hanya beberapa meter dari papan itu, lima unit ekskavator aktif menggali tanah, menumbangkan pepohonan, dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi.
“Papan larangan ada, jelas sekali. Tapi alat berat tetap jalan. Ini seperti tidak ada hukum,” kata seorang warga, menyesalkan kondisi tersebut.
Suara deru mesin berat kini menggantikan harmoni alam. Tanah dikupas brutal, aliran sungai mulai tercemar, dan vegetasi penting pun musnah. Kerusakan ini bukan hanya soal lingkungan hari ini, tetapi juga ancaman jangka panjang bagi keberlanjutan sumber daya alam dan keselamatan masyarakat sekitar.
“Papan larangan jelas, tapi alat berat tetap menggila! Kebun Raya Megawati Soekarnoputri kini jadi saksi bisu pertambangan ilegal.”
Nama KM alias Kiki muncul sebagai sosok yang diduga mengendalikan operasi ini. Meski belum ada pernyataan resmi dari aparat, warga menilai kegiatan sebesar ini mustahil berjalan tanpa dukungan atau pembiaran oknum tertentu.
Pertanyaan keras muncul: siapa yang berani mengabaikan aturan negara di kawasan lindung? Apakah ini kasus pembiaran, atau bahkan perlindungan dari pihak berpengaruh?
Jika kondisi ini tidak segera dihentikan, bukan hanya hutan yang hancur, tapi juga wibawa hukum akan runtuh di mata masyarakat. Aparat penegak hukum, termasuk Gakkum KLHK dan kepolisian, kini berada di bawah sorotan publik untuk bertindak tegas: menghentikan aktivitas ilegal, menyita alat berat, dan menindak pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
Kebun Raya Megawati Soekarnoputri seharusnya menjadi simbol pelestarian alam, bukan saksi bisu pelanggaran hukum. Jika dibiarkan, narasi “hukum lumpuh” bukan lagi opini, melainkan kenyataan pahit di lapangan.(LIN)
