DPD LIN PAPUA BARAT DAYA MENYELAMATKAN UANG NEGARA, UANG RAKYAT BUKAN GOLONGAN, TRIMA KASIH PARA PEJABAT MULAI SADAR

DPD LIN PAPUA BARAT DAYA

Menyelamatkan Uang Negara, Uang Rakyat Bukan Golongan, Terima Kasih Para Pejabat Mulai Sadar

 

Sorong 06 November 2026,BUKTI NYATA! LIN PAPUA BARAT DAYA SELAMATKAN MILIARAN RUPIAH UANG NEGARA, DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH PASCA LHP BPK 2025

 

SORONG – Komitmen Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPD Papua Barat Daya dalam mengawasi uang negara bukan sekedar omon-omon. Bukti nyata berhasil menyelamatkan MILIARAN RUPIAH keuangan negara yang telah dikembalikan ke Kas Daerah.

 

Hal ini terungkap setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025 resmi keluar. Berdasarkan data resmi BPK RI yang dikantongi LIN, ditemukan indikasi kerugian negara di 2 Kabupaten di Papua Barat Daya:

 

KABUPATEN TAMBRAUW & KABUPATEN MAYBRAT

 

Ketua DPD LIN Papua Barat Daya, Jackson Sambow, turun langsung melakukan investigasi dan menghubungi SKPD terkait.

 

Hasilnya LUAR BIASA. Dalam kurun waktu SATU MINGGU saja sejak dihubungi LIN, para pejabat terkait langsung kooperatif dan mengembalikan kerugian negara ke Kas Daerah dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) SAH.

RINCIAN BUKTI PENGEMBALIAN YANG DIKANTONGI LIN:

 

1. Sekda KABUPATEN TAMBRAUW – TOTAL PENGEMBALIAN: Rp :2.261.106.000.00

2. Sekwan KABUPATEN MAYBRAT – TOTAL PENGEMBALIAN: Rp 164.000.000.00

20 Anggota DPRD Kabupaten Maybrat: Kompak mengembalikan kelebihan tunjangan, reses fiktif, dan perjalanan dinas senilai total Rp 164.000.000.00 Semua STS sudah LIN kantongi.

TOTAL KESELURUHAN UANG NEGARA YANG DISELAMATKAN LIN DALAM 1 MINGGU INI MENCAPAI Rp 2.400.251.000.00

 

“Ini bukti LIN hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kami hadir untuk menyelamatkan uang rakyat. Jika mereka punya itikad baik mengembalikan, kami apresiasi dan kami hentikan laporan pidananya. Tapi kalau masih ada yang bandel tidak mau kembalikan, kami pastikan laporannya sampai ke Tipikor Kejati dan Polda,” tegas Jackson Sambow.

 

Jackson menegaskan, keberadaan LIN di Papua Barat Daya bukan untuk melakukan pemerasan atau mencari-cari kesalahan.

 

“LIN anti pemerasan. Kami kerja berdasarkan LHP BPK yang resmi. Tugas kami kawal sampai uang negara kembali 100% ke Kas Daerah. Kami akan umumkan siapa saja yang sudah kembalikan dan siapa yang belum,” tutupnya.

 

LIN memastikan akan terus mengawal sisa temuan BPK di 6 Kabupaten/Kota lainnya di Papua Barat Daya.

 

*Tim*

30 kunjungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *