Takalar, 20 Oktober 2026 — Tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, persoalan lingkungan hidup kembali menjadi salah satu catatan penting yang harus dievaluasi. Di tengah agenda pembangunan nasional yang terus digenjot, Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata berupa krisis iklim, bencana hidrometeorologi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, serta degradasi ekosistem.
Krisis iklim bukan lagi ancaman yang berada jauh di masa depan. Ia telah hadir dalam kehidupan masyarakat hari ini. Perubahan pola hujan, peningkatan suhu, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan merupakan rangkaian persoalan ekologis yang semakin membutuhkan respons negara secara serius dan sistematis.
Dalam konteks tersebut, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali: ke mana arah kebijakan lingkungan Indonesia?
Pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai perlindungan ekosistem hanya akan menghasilkan keuntungan jangka pendek dengan biaya sosial dan ekologis yang harus dibayar oleh masyarakat dan generasi mendatang ujarnya REZHA RAHMATULLAH_Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Takalar
Karhutla menjadi salah satu gambaran nyata. Meskipun pemerintah mencatat penurunan luas kebakaran pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, ancaman tersebut kembali muncul pada 2026. Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemadaman ketika bencana telah terjadi.
Krisis iklim membutuhkan kebijakan yang bekerja sebelum bencana datang, bukan sekadar respons setelah masyarakat menjadi korban.
HMI Cabang Takalar menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap kebijakan pembangunan nasional. Perlindungan hutan, lahan gambut, mangrove, pesisir, daerah aliran sungai, dan kawasan biodiversitas harus ditempatkan sebagai bagian utama dari strategi pembangunan.
Kami juga melihat bahwa masyarakat merupakan kelompok yang paling rentan menerima dampak krisis iklim. Petani menghadapi ketidakpastian musim, nelayan menghadapi perubahan kondisi laut, masyarakat pesisir menghadapi ancaman abrasi dan kenaikan muka air laut, sementara masyarakat perkotaan menghadapi banjir, panas ekstrem, dan buruknya kualitas udara.
Ironisnya, masyarakat sering kali diminta beradaptasi dengan krisis yang sebagian besar berada di luar kendali mereka.Karena itu, negara tidak cukup hanya meminta masyarakat untuk beradaptasi. Negara harus memperbaiki kebijakan yang menjadi akar kerentanan tersebut.
Krisis Iklim Harus Menjadi Prioritas Pemerintahan, HMI Cabang Takalar menilai terdapat beberapa agenda mendesak yang harus diperkuat pemerintah dalam menghadapi krisis iklim.
1. pemerintah harus memperkuat perlindungan hutan dan ekosistem alami serta menghentikan praktik pembangunan yang menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan.
2. pemerintah harus mempercepat transisi energi bersih dan berkeadilan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus dikurangi secara bertahap dengan memastikan masyarakat pekerja dan kelompok rentan tidak menjadi korban dari proses transisi tersebut.
3. pemerintah harus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana iklim, terutama petani, nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi rentan.
4. penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tidak diskriminatif. Perusahaan maupun individu yang terbukti merusak lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban.
5. pemerintah harus membuka ruang partisipasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan organisasi lingkungan dalam perumusan kebijakan iklim. Krisis iklim tidak dapat diselesaikan hanya dari balik meja birokrasi.
.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa, HMI Cabang Takalar melalui Bidang Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan dalam batas-batas ekologis.
Kami tidak menolak pembangunan. Kami menolak pembangunan yang menjadikan lingkungan sebagai tumbal.
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi ruang refleksi bahwa keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun investasi.
Keberhasilan pemerintahan juga harus diukur dari seberapa luas hutan yang berhasil dilindungi, seberapa besar emisi yang berhasil dikurangi, seberapa kuat masyarakat menghadapi bencana iklim, dan seberapa sehat lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Indonesia tidak boleh memasuki masa depan dengan mewariskan hutan yang gundul, sungai yang tercemar, udara yang kotor, pesisir yang rusak, dan masyarakat yang semakin rentan terhadap bencana.
Dua tahun Prabowo-Gibran harus menjadi titik balik kebijakan lingkungan Indonesia, bukan sekadar pergantian angka dalam kalender pemerintahan.
HMI Cabang Takalar menyerukan kepada pemerintah:
«“Jadikan krisis iklim sebagai agenda utama negara. Jangan tunggu bencana menjadi biasa baru negara bertindak.”»
Ketua Bidang Lingkungan Hidup
HMI Cabang Takalar
*Tim”
