Pemburukriminal.com // Probolinggo – Kamis (20/11/2025), kemarahan publik mulai memuncak. Aliansi Aktivis Probolinggo Bela Suarni menuding aparat penegak hukum (APH) bergerak terlalu lambat dalam mengusut dugaan penganiayaan terhadap Suarni, warga Dusun Krajan, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, yang diduga dilakukan oleh seorang warga negara asing (WNA).
Perwakilan aliansi, Sholehudin, menegaskan bahwa apa yang terjadi pada Suarni bukan sekadar isu. Ini adalah peristiwa nyata yang seharusnya membuat APH bergerak cepat tanpa menunggu tekanan publik.
“Ini fakta, bukan isu! Korbannya warga kita, pelakunya WNA. Tapi kenapa penanganannya lamban? Apa karena pelakunya orang asing, lalu jadi istimewa?” bentak Solehudin.
Ia menilai bahwa Suarni justru tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Aliansi pun berkomitmen penuh akan mengawal kasus ini hingga benar-benar tuntas.
“Kami mendesak Polres Kabupaten Probolinggo segera menetapkan WNA tersebut sebagai tersangka. Jangan main-main! Jika kasus ini dibiarkan, besok bisa muncul sosok Suarni lain menjadi korban,” tegasnya.
Ultimatum: Seminggu Tanpa Perkembangan, Massa Akan Turun Jalan
Menurut aliansi, waktu kesabaran publik tinggal hitungan hari. Bila dalam sepekan tidak ada titik terang, aksi besar-besaran akan digelar.
“Satu minggu! Jika tidak ada perkembangan, kami turun jalan. Kami bawa ini ke HAM dan Propam Mabes Polri. Jangan uji kesabaran masyarakat,” ancam Sholehudin.
DPRD Disemprot: Jangan Jadi Dewan Penonton
Tak hanya APH, DPRD Kabupaten Probolinggo juga mendapat kritik keras. Aliansi menilai para wakil rakyat terlalu diam dan tidak menunjukkan empati pada kasus yang menyangkut keselamatan warganya sendiri.
“Jangan bersembunyi di balik alasan ‘tak boleh intervensi’. Kami tidak minta itu. Tapi sebagai wakil rakyat, masa kalian tidak terpanggil sama sekali? Saat mau nyalon saja kalian rajin keliling mencari suara!” kata Sholehudin.
Ia menyindir tajam perilaku wakil rakyat yang disebutnya jauh dari janji politik.
“Jangan sampai kalian dicap masyarakat sebagai Dewan D4: Datang, Duduk, Diam, Duit,” sindirnya pedas.
Desakan: Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Dalam pernyataannya, aliansi menegaskan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, apalagi tumpul ketika berhadapan dengan warga asing.
“Masyarakat saja dituntut tunduk pada hukum. Sekarang saatnya APH menunjukkan keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu!” tegas Sholehudin.
Ia juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menekan atau menghalangi gerakan solidaritas untuk Suarni.
“Jangan coba-coba intervensi kami. Kami akan berada di depan untuk membela Bu Suarni sampai pelaku benar-benar dihukum!”
(Tim/Red/**)
